Dari 1998 ke 2025: Cermin Terbalik Demonstrasi di Gedung DPR

Sejarah demonstrasi mahasiswa di Indonesia selalu menghadirkan gema yang kuat. Pada 1998, ribuan mahasiswa menduduki Gedung DPR/MPR untuk menekan rezim Orde Baru yang dianggap otoriter dan gagal menyelamatkan rakyat dari krisis (Kompasiana; Kompaspedia). Dua puluh tujuh tahun kemudian, pada 2025, ribuan mahasiswa kembali memenuhi halaman Senayan. Namun kali ini, bukan presiden yang menjadi target utama kemarahan, melainkan DPR itu sendiri (Media Indonesia; CNBC Indonesia). Di titik inilah, sejarah seakan berputar balik: jika pada 1998 DPR dijadikan sekutu dalam menekan presiden, pada 2025 justru DPR dipandang sebagai simbol masalah yang harus digugat.

Latar Belakang 1998: Krisis Ekonomi dan Otoritarianisme

Gelombang 1998 lahir dari dua sumber utama: krisis ekonomi dan otoritarianisme politik. Krisis moneter Asia 1997–1998 menghantam keras Indonesia. Nilai rupiah terjun bebas, harga kebutuhan pokok meroket, perusahaan-perusahaan bangkrut, PHK massal terjadi di berbagai sektor (Tirto.id). Rakyat yang sudah lama tertekan oleh struktur ekonomi timpang kini harus menghadapi kesulitan hidup yang akut.

Di sisi lain, rezim Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto telah bercokol lebih dari tiga dekade. Ruang politik dikendalikan ketat, oposisi ditekan, dan lembaga legislatif dipersepsikan sekadar “stempel” kebijakan pemerintah (Media Indonesia). Mahasiswa yang sejak awal 1990-an mulai bergerak dengan semangat reformasi akhirnya menjadi motor utama perlawanan.

Puncak eskalasi terjadi pada Mei 1998: penembakan mahasiswa Trisakti (12 Mei) menewaskan empat orang, memicu kerusuhan massal (13–15 Mei) yang menelan banyak korban jiwa (ResearchGate). Pada 18 Mei, ribuan mahasiswa menduduki Gedung DPR/MPR, menjadikannya simbol perlawanan rakyat. Akhirnya, pada 21 Mei 1998 Soeharto menyatakan mundur.

Dalam konteks ini, DPR masih dilihat sebagai arena strategis untuk menekan presiden. Mahasiswa tidak datang untuk melawan DPR, melainkan untuk mendorongnya berpihak pada rakyat.

Latar Belakang 2025: Krisis Representasi Politik

barisan Polisi di demo DPR

Dua puluh tujuh tahun kemudian, mahasiswa kembali turun ke jalan dengan latar belakang yang berbeda. Krisis besar kali ini bukan soal anjloknya rupiah atau kelangkaan sembako, melainkan krisis representasi politik.

Pasca-reformasi, demokrasi prosedural memang berjalan: pemilu rutin, partai politik bersaing, DPR bekerja menyusun undang-undang. Namun, banyak produk legislasi dinilai tidak berpihak pada rakyat: dari UU Cipta Kerja, revisi UU KPK, hingga sejumlah regulasi kontroversial lainnya. DPR kerap dianggap lebih tunduk pada kepentingan elite dan oligarki ketimbang aspirasi publik.

Pemilu 2024 semakin mempertebal kekecewaan. Isu politik dinasti, netralitas lembaga negara, serta dugaan rekayasa politik menciptakan erosi kepercayaan. Situasi ini diperparah dengan wacana dan rencana legislasi baru di DPR yang dianggap mengancam kebebasan sipil (The Guardian; AP News).

Dalam kondisi itulah mahasiswa kembali mengepung Gedung DPR. Berbeda dengan 1998, kali ini tuntutan bukan untuk menjatuhkan presiden, melainkan untuk menggugat DPR sebagai simbol krisis representasi.

Kronologi Ringkas

1998

1997: Krisis moneter melanda Indonesia.
Awal 1998: Aksi mahasiswa di kampus-kampus mulai bergema.
12 Mei: Tragedi Trisakti, 4 mahasiswa gugur.
13–15 Mei: Kerusuhan massal di Jakarta dan kota lain.
18 Mei: Ribuan mahasiswa menduduki Gedung DPR/MPR.
21 Mei: Soeharto mundur, digantikan BJ Habibie.

2025

2024: Pemilu kontroversial, muncul isu politik dinasti dan lemahnya integritas demokrasi.
Awal 2025: Wacana legislasi kontroversial DPR memicu keresahan.
Pertengahan 2025: Aksi mahasiswa dan masyarakat sipil meningkat.
Demo di Senayan: Ribuan mahasiswa mengepung DPR, menuntut pembaruan politik dan menolak dominasi oligarki.

Analisis: Cermin Terbalik

Jika 1998 mahasiswa datang ke DPR untuk mendesak lembaga itu berpihak pada rakyat melawan seorang presiden, maka 2025 mahasiswa justru datang untuk menolak DPR sebagai lembaga yang dianggap gagal mewakili rakyat.

Dua titik ini menunjukkan “cermin terbalik”:

1998 → DPR dijadikan pintu masuk menuju reformasi.
2025 → DPR dilihat sebagai tembok yang menghalangi reformasi.

Kemarahan mahasiswa tetap sama—lahir dari keresahan rakyat—tetapi sasarannya berbeda. Yang dulu dianggap solusi kini dianggap masalah.

Tantangan Gerakan Mahasiswa

Gerakan mahasiswa tidak pernah lepas dari dilema: ia bukan kekuatan politik elektoral, melainkan kekuatan moral. Karena itu, keberhasilannya tidak hanya ditentukan oleh kerasnya teriakan di jalan, tetapi juga oleh kemampuan mengartikulasikan agenda positif.

Beberapa tantangan ke depan antara lain:

Merumuskan agenda konkret. Kritik sah dan perlu, namun harus disertai tawaran solusi—misalnya mekanisme transparansi legislasi atau reformasi parlemen.
Membangun legitimasi luas. Gerakan mahasiswa hanya akan kuat jika mampu menyatu dengan keresahan masyarakat luas, bukan sekadar suara kampus.
Menghindari kooptasi politik. Menjaga jarak dari kepentingan elite politik sangat penting agar gerakan tidak sekadar menjadi alat perebutan kekuasaan.
Konsistensi pasca-aksi. Sejarah menunjukkan energi demonstrasi sering meredup setelah momentum berlalu; tantangan sebenarnya adalah menjaga konsistensi dalam mengawal perubahan.

Penutup

Dari 1998 ke 2025, demonstrasi mahasiswa di DPR menunjukkan bahwa sejarah memang berulang, namun tidak pernah dalam bentuk yang sama. Jika dulu mahasiswa menekan DPR untuk menjatuhkan presiden, kini mahasiswa menekan DPR karena lembaga itu sendiri dianggap masalah.

Namun yang tetap sama adalah satu hal: keresahan generasi muda terhadap masa depan bangsa. Gerakan mahasiswa adalah suara hati nurani publik. Gerakannya tidak bisa, dan tidak boleh, berhenti hanya pada teriakan. Tantangan terbesar justru dimulai setelah spanduk dilipat dan massa bubar: bagaimana menjadikan aspirasi itu sebagai fondasi perubahan yang lebih matang, adil, dan representatif bagi seluruh rakyat Indonesia.